Perencanaan Partisipatif dan Pengetahuan Politik pada Proses Perencanaan (2)

ANALISIS

John Friedman (1991) berpendapat bahwa dalam memahami relasi perencanaan dan politik dalam konteks sebuah teori, ada gejala ambivalensi perencana terhadap posisi power. Keberadaan dimensi politik dalam perencanaan dapat dilihat sebagai sebuah realita yang harus diterima atau sebuah error yang harus dihindari. Namun, menurut Gede Budi Suprayoga (2008), ada beberapa alasan yang mendukung pendapat bahwa perencanaan (tata ruang) tidak dapat dilepaskan dari politik, yaitu: perencanaan melibatkan banyak aktor yang memiliki kepentingan yang beragam dan rencana memerlukan proses legislasi untuk mengesahkannya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan adanya pendekatan partisipatif selain proses teknokratik, politik, serta bawah ke atas dan atas ke bawah dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Pendekatan perencanaan partisipatif ini salah satunya direalisasikan melalui musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat terkecil di desa/kelurahan hingga tingkat nasional. Selain itu, dalam sistem penataan ruang, walaupun tidak secara eksplisit diadakan pertemuan seperti musrenbang, pendekatan partisipatif biasa dilakukan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah. Forum-forum biasa dilakukan, di antaranya Focus Group Discussion yang juga melibatkan berbagai stakeholders dalam pembangunan.

Dalam pendekatan partisipatif ini, semangat partisipatif-lah sebenarnya yang ingin dibangun dalam masyarakat berkaitan dengan cita-cita pembangunan yang diinisiasi dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini merujuk kepada pemahaman bahwa masyarakat harus memiliki kapasitas yang baik dalam berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengenal baik kebutuhannya sehingga dapat mengakomodasinya dalam perencanaan, impelementasi dan monitoring. Pernyataan ini juga sejalan dengan konsep pembangunan dari bawah (development from below) juga menjadi pendekatan dan konsep yang terkait karena pembangunan yang dilaksanakan harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Partisipasi masyarakat ini seringkali suatu fondasi yang sulit dibangun karena berbagai kendala sehingga pada akhirnya perencanaan partisipatif menjadi konsep yang “indah” dan tidak operasional.

Setelah berjalan selama kurang lebih lima tahun, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada saat ini dapat dinilai keberjalanannya apakah sudah mencapai cita-cita yang diharapkan, terutama dalam hal pendekatan perencanaan partisipatif. Seperti dijelaskan, perencanaan partisipatif ini tidak hanya dalam konteks sistem perencanaan pembangunan saja, tetapi secara lebih general dalam proses pembangunan daerah dan nasional, perlu suatu community empowerment yang mendukung terbangunnya semangat partisipatif yang mendukung kerangka participatory planning tersebut diaplikaskan.

Selain kerangka yang memang harus baik dan mendukung, kebutuhan masyarakat merupakan suatu faktor yang penting. Sayangnya, masyarakat tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhannya tersebut. Walaupun begitu, adanya inovasi di berbagai daerah dalam perencanaan partisipatif dapat membantu menjawab bagaimana mengakomodasi kepentingan masyarakat tersebut? Bagaimana inovasi tersebut dilakukan dan apakah berhasil?

Sudah terdapat berbagai praktik perencanaan partisipatif terkait maupun terlepas dengan perencanaan pembangunan, baik itu dilaksanakan oleh LSM, development agencies/donor, pemerintah, maupun stakeholders lainnya. Praktik ini dapat jadi merupakan good pratice maupun bad practice yang keduanya menghadapi kendala dan memiliki solusi untuk memecahkannya. Dari praktik tersebut, apakah lesson learned bagi daerah lain dan apa yang menjadi bahan pertimbangan untuk replikasinya?

Melalui pengamatan dapat dipahami karakteristik masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif, misalnya dalam rapat di tingkat RT, RW, kelurahan/desa maupun dalam musrenbang. Dengan mempelajari karakteristik tersebut dapat dipertimbangkan bagaimana proses dialog tersebut dilakukan sehingga tujuan perencanaan tercapai.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN mengandaikan porsi yang berimbang, saling melengkapi, dan harmonis antara pendekatan teknokratik, administratif (top-down dan bottom-up), politik, dan partisipatif. Namun demikian, ada berbagai kerangka regulasi lainnya pada tingkat Undang-undang , PP, Perda, bahkan setingkat Peraturan Menteri, yang bertentangan dengan asumsi dari SPPN, karena justru lebih memperkuat pendekatan administratif (top-down dan bottom-up) dalam proses perencanaan.

Pengembangan perencanaan partisipatif setidaknya membutuhkan dua faktor penguat. Faktor pertama adalah adanya kebutuhan yang dirasakan masyarakat untuk mempengaruhi keputusan perencanaan atau kebijakan publik. Faktor ini akan menguat seiring dengan tingginya pengetahuan warga. Faktor penguat yang kedua adalah adanya kerangka regulasi yang cukup (adequate). Sebagaimana disinggung dalam  bahasan sekilas di atas, kerangka regulasi tentang perencanaan di Indonesia ternyata masih kontradiktif satu sama lain.

Namun demikian, fenomena yang menarik dari praktik perencanaan partisipatif di Indonesia adalah adanya inovasi yang terjadi di berbagai daerah dalam menerapkan perencanaan partisipatif di berbagai bidang/sektor/isu. Praktik perencanaan partisipatif menjanjikan kekayaan tak terbatas dalam hal pilihan strategi dan metode yang ditempuh stakeholders untuk mencapai konsensus. Perlu dicatat bahwa konsensus adalah salah satu tujuan utama dari perencanaan partisipatif. Strategi dan metode yang ditempuh ini bisa dalam arena formal seperti Musrenbang maupun arena informal seperti forum warga, asosiasi stakeholders, dan lain-lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s